TANJUNGPINANG,Kepriekspres.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui kegiatan Media Gathering dan Sosialisasi TPPO. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait bahaya perdagangan orang.
Dalam materi sosialisasi dijelaskan, TPPO secara sederhana merupakan tindakan mencari, membawa, memindahkan atau menerima seseorang dengan cara menipu, memaksa maupun memanfaatkan kerentanannya untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi. Praktik TPPO dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara.
Imigrasi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPO. Selain memberikan pelayanan paspor dan melakukan pengawasan lalu lintas orang keluar-masuk wilayah Indonesia, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, tujuan keberangkatan serta pengawasan keimigrasian.
Melalui proses tersebut, petugas dapat mengidentifikasi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengarah pada TPPO.
Waspadai Modus Tawaran Kerja
Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah modus yang kerap digunakan dalam perekrutan calon korban TPPO.
Di antaranya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi jenis pekerjaan tidak jelas, menjanjikan keberangkatan secara cepat tanpa prosedur resmi, hingga memberikan kontrak kerja yang tidak jelas atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang mendapatkan tawaran bekerja ke luar daerah maupun luar negeri.
Untuk melindungi diri, masyarakat diimbau melakukan sejumlah langkah, yakni cek, jangan, pastikan dan laporkan.
Pertama, masyarakat harus mengecek perusahaan maupun pihak yang menawarkan pekerjaan. Kedua, jangan sembarangan mengirimkan KTP, paspor, rekening atau data pribadi kepada pihak yang belum jelas.
Selanjutnya, pastikan lowongan pekerjaan tersebut resmi dan memiliki informasi perusahaan yang dapat diverifikasi. Jika menemukan tawaran atau perekrutan yang mencurigakan, masyarakat diminta tidak diam dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
Peran Penting Insan Pers
Dalam kegiatan tersebut, insan pers juga dinilai memiliki peran strategis dalam pencegahan TPPO.
Media diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai modus TPPO, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja ilegal, serta mengangkat informasi resmi dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Selain itu, media dapat menjadi kanal cepat dalam menyebarkan informasi pencegahan sekaligus membantu masyarakat mengenali tanda-tanda TPPO.
Dalam pemberitaan kasus TPPO, insan pers juga diingatkan untuk menghindari pemberitaan yang dapat membuka identitas korban secara tidak perlu maupun memperburuk kondisi korban.
Upaya Pencegahan Terus Dilakukan
Materi sosialisasi juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan TPPO, di antaranya penangguhan pemberian paspor sebanyak 40 orang.
Selain itu, dilakukan penundaan keberangkatan terhadap 7 orang di Pelabuhan Sri Bintan Pura yang terindikasi memiliki permasalahan terkait keberangkatan.
Secara nasional, penundaan keberangkatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tercatat sebanyak 8.287 orang.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pembentukan desa binaan sebagai langkah preventif yang melibatkan perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi TPPO.
Melalui kegiatan Media Gathering dan Sosialisasi TPPO ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media dan masyarakat semakin kuat.
Pencegahan TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Kewaspadaan sejak dini terhadap tawaran kerja mencurigakan dinilai dapat mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
“Satu langkah waspada, bisa menyelamatkan masa depan.”
(Red/suhaimi)
