Karimun – Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun diperkirakan mencapai Rp 540 juta, setelah hasil auditor dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri selesai.
“Kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negaranya, setelah baru penetapan tersangkanya,” kata Kepala Kejari Karimun Priyambudi, Kamis 28 November 2024.
Dikatannya, tim penyidik Kejari Karimun telah menggeladah Kantor DLH Kabupaten Karimun pada, Selasa 26 November 2024.
Hasilnya, sejumlah barang bukti yang disita, seperti satu unit CPU komputer, nota, serta sejumlah kuitansi belanja BBM tahun 2021, 2022, dan 2023.
Selain itu, dokumen terkait pemeliharaan dan perawatan mesin pada tahun 2022 dan 2024.
Baca: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Karimun Dikabarkan Digeledah Jaksa
Penggeledahan menjadi langkah nyata Kejari Karimun dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Penggeledahan berlangsung 3 jam. Barang-barang yang disita memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan mark-up anggaran di DLH Karimun yang tengah diselidiki,” ujar Priyambudi.
Sambungnya, barang bukti yang disita sedang dipilah dan dicocokkan.
“Kami juga akan memanggil saksi-saksi untuk mengklarifikasi kebenaran data yang ada,” tuturnya.
Barang bukti lanjut Priyambudi, dalam waktu dekat akan segera diserahkan kepada tim audit Kejati Kepri.
“Paling lambta seminggu kedepan sudah kita serahkan, naik atau turunnya kerugian negara ada kemuningkanannya,” kata Priyambudi.
Baca: Pilkada Karimun 2024: Tim IsRock Umumkan Kemenangan Versi Quick Count Internal
Ia menyebutkan, telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi terkait dugaan mark-up anggaran pada pengelolaan dana belanja BBM dan perawatan peralatan mesin di DLH Karimun.
“Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari pihak penyedia dan internal di DLH Karimun,” pungkas Priyambudi.
