Meskipun pemerintah tidak menjelaskan secara detail berapa lama penurunan harga tiket pesawat rute domestik ini akan diberlakukan, Alvin menduga bahwa kebijakan tersebut hanya akan berlangsung selama libur Nataru saja.
Selain itu, kata Alvin, pemangkasan atau pengurangan berbagai biaya operasional yang akan dilakukan pemerintah seperti jasa kebandarudaraan, avtur, hingga fuel surcharge tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan harga tiket pesawat, kecuali bila pihak Angkasa Pura Indonesia bersedia menurunkan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) hingga 50 persen.
“Tapi penurunan ini perkiraan saya tidak akan sampai 10 persen, ya mungkin antara 5-10 persen dan bagi konsumen itu tidak akan begitu terasa tapi bagi pengelola bandara dan maskapai penerbangan ini adalah kehilangan pendapatan yang cukup besar dan tidak mungkin bisa bertahan lama. Ini hanya langkah darurat untuk menyelamatkan muka pemerintah yang sudah terlanjur bersuara bahwa akan menurunkan harga tiket,” jelas Alvin.
Alvin menekankan biaya operasional maskapai penerbangan terus mengalami kenaikan, karena biaya-biaya seperti sewa atau pembelian pesawat serta harga pembelian avtur menggunakan mata uang asing. Apalagi, katanya, suku cadang pesawat selalu diimpor. Menurutnya, jika maskapai dipaksa menurunkan harga tiket pesawat, langkah tersebut pelan-pelan akan membunuh industri penerbangan.
“Jadi semuanya menggunakan USD atau mata uang asing lain, ketika nilai tukar rupiah ini turun sekarang mendekati Rp16 ribu lagi otomatis biaya operasi maskapai penerbangan ini naik. Tarif batas atas ini ditetapkan pada tahun 2019, ketika itu nilai tukar rupiah terhadap dolar masih pada kisaran Rp12 ribu-Rp12.500 per USD, sekarang sudah hampir Rp16 ribu. Harga avtur pada saat itu Rp9 ribu sekarang Rp13 ribu-Rp15 ribu. Jadi biaya operasi maskapai penerbangan ini sudah naik banyak tapi oleh pemerintah dilarang naik harga tiketnya. Saya kira ini pencitraan yang berlebihan dan bisa membunuh industri,” pungkasnya. [VOA]
