“Itu berlaku untuk 19 bandara utama, nanti list-nya akan kami sampaikan. Pengurangan fuel surcharge kemudian biaya-biaya lain yang ada di 19 bandara tersebut,” ujar Dudy.
Dudy menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil menekan sejumlah biaya yang timbul di bidang kebandarudaraan. Salah satunya adalah biaya avtur, yang menjadi salah satu faktor pendukung penurunan harga tiket pesawat.
“Itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini, untuk Nataru,” tuturnya.
Melalui kebijakan ini, kata Dudy, masyarakat diharapkan dapat menikmati libur akhir tahun dengan lebih nyaman. Selain itu, ujarnya, sektor ekonomi dan pariwisata juga akan mendapatkan manfaat positif dari peningkatan mobilitas selama musim libur.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Pasalnya, sudah lima tahun harga tiket pesawat dari maskapai penerbangan tidak mengalami kenaikan. Meski begitu, memang diakuinya bahwa harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh konsumen mengalami kenaikan karena ditambahkan beban pajak pertambahan nilai atau PPn.
“Tapi kalau harga tiket yang dibayar oleh penumpang memang naik karena PPn naik sejak tahun 2019;10 persen, 2022;11 persen, 2025 nanti Januari menjadi 12 persen. Kalau memang pemerintah mau menurunkan ya hapus PPn tiket domestik, hapus PPn avtur untuk penerbangan domestik karena untuk tiket internasional dan avtur untuk penerbangan internasional itu tidak kena PPn hanya yang domestik saja dan itu cukup berat bagi konsumen. Kalau dipaksa turun lagi saya yakin maskapai-maskapai bertumbangan dan tutup, mungkin itu yang diinginkan pemerintah,” ungkap Alvin ketika berbincang dengan VOA.
