Karimun – Kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri
mencapai Rp 450 juta.
Saat ini, penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun tengah melakukan pemeriksaan terkait belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
Serta belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2021-2023 di DLH Karimun.
Sudah ada 30 saksi yang terdiri dari pejabat DLH Kabupaten Karimun, serta rekanan atau penyedia yang diperiksa penyidik.
“Berdasarkan hasil penghitungan awal penyidik, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 450 juta,” ujar Kajari Karimun Priyambudi kepada wartawan, Senin 21 Oktober 2024.
Hadir pada kesempatan itu Kasi Pidsus Priandi Firdaus, dan Kepala Seksi Intelijen Rezi Dharmawan.
Baca: Hari Lahir Kejaksaan Ke-79, Begini Harapan Kajari Karimun Priyambudi
Priyambudi mengatakan, pihaknya masih mengajukan permohonan penghitungan kerugian negara tersebut ke auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri.
“Kerugian Rp 450 juta itu perhitungan sementara, itu masih fluktuatif, tergantung penghitungan auditor. Bisa saja lebih dari itu atau bisa turun,” tuturnya.
Priyambudi menyampaikan, pagu anggaran belanja BBM di DLH Kabupaten Karimun tahun 2021 Rp 2.055.000.000, di tahun 2022 Rp 1.677.684.700, dan di tahun 2023 993.985.900.
Sedangkan lanjutnya, pagu anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin DLH Kabupaten Karimun tahun 2021 Rp 422.670.000, di tahun 2022 Rp 627.230.000, dan di tahun 2024 Rp 411.660.000.
“Dugaan modusnya adanya mark up dalam faktur pembiayaan, tidak sesuai belanja real. Pembayaran atau pencairan ditransfer ke penyedia, sisa yang tidak real diambil lagi,” ungkap Priyambudi.
Sambungnya, rekanan atau penyedia memiliki catatan pribadi terkait transaksi BBM dengan Dinas LH Karimun.
Baca: Tabrakan Maut di Karimun, 1 Orang Meninggal Dunia, 2 Lainnya Luka Berat
“Penyedia saat diperiksa, memiliki catatan pribadi. Mereka tidak membenarkan SPJ dari DLH Karimun,” ucapnya.
Dalam penetapan tersangka kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Karimun masih menunggu hasil penghitungan dari auditor Kejati Kepri.
“Secepatnya lah, paling lama Desember 2024 ini,” kata Priyambudi mengakhiri.
