Menurutnya, agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah ke depan harus betul-betul merancang pola kebijakan pengganggaran seperti apa yang bisa berdampak langsung bagi rakyat.
“Dirancang desain kebijakannya akan seperti apa, kebijakan itu kaitannya dengan output, output-nya mau seperti apa? Kalau misalnya anggaran yang diperuntukkan itu untuk stunting, kemiskinan esktrem, kebijakannya diarahkan ke sana semua, sehingga yang terjadi kemudian biaya untuk jalan-jalan ASN bisa dikendalikan,” tuturnya.
Selama ini, ia menilai adanya ketidaksinkronan antara apa yang ditargetkan oleh Jokowi dengan kebijakan yang diimplementasikan. Mayoritas kebijakan pemerintah saat ini, menurutnya, tidak pro kepada kepentingan masyarakat.
“Misalnya di kita ada 1,7 juta masyarakat yang masuk kepada kategori kemiskinan ekstrem. Itu kan kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi ya kongkretnya anggaran negara harus diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja misalnya. Jangan kemudian wacananya malah menaikkan gaji ASN. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak fokus dalam hal bagaimana mengentaskan persoalan yang berkaitan dengan publik. Karena kan pemerintah seharusnya berorientasi dengan bagaimana masyarakat bisa bertahan kepada kondisi domestik, dan global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Sumber: VOA
