Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi dengan ketat penggunaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah. Selain pengawasan, Jokowi juga meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN serta Kementerian/Lembaga untuk menggunakan anggaran negara untuk hal-hal yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan begitu menurutnya anggaran negara ke depan bisa lebih produktif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa pihaknya cukup lemah dalam hal pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Ia menuturkan hal ini cukup berbahaya karena akan semakin menjauhkan target Indonesia Emas 2045.
“Peran pengawasan sangat-sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Pelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi orientasinya itu hasilnya apa?,” tegasnya.
Pemerintah Tidak Punya Skala Prioritas
Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai permasalahan anggaran negara yang tidak produktif ini merupakan pola atau praktik lama. Menurutnya, tidak akan ada perubahan yang berarti karena tidak ada sanksi yang tegas ketika anggaran negara tidak diperuntukkan benar-benar untuk rakyat.
“Selama ini ASN atau birokrat memang dalam menghabiskan anggaran lebih bersifat konsumtif. Dan itu selalu direstui oleh pimpinan. Artinya memang mereka menjalankannya seperti itu. Pemerintah sendiri selalu konteksnya wacana dan tidak jelas arahnya mau kemana. Perkataan itu selalu diulang setiap tahun. Jadi pada tataran implementasi itu mereka tetap kembali ke pola lama, seperti perjalanan dinas, dan yang bersifat konsumtif yang paling banyak dan itu pun direstui,” ungkap Trubus.
