Kepri – Ketua Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (IMPKR) Pekanbaru Raja Pradigjaya mengimbau, masyarakat Provinsi Kepri untuk waspada terhadap politik uang pada Pilkada 2024.
Sebab, poltik uang dinilai dapat merusak tatanan berpolitik, dan sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat, karena dampaknya yang sangat merusak.
“Politik uang ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem
demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi,” ujar Raja Pradigjaya, Senin 21 Oktober 2024.
Disampaikannya, fenomena yang digunakan para calon kepala daerah kerap muncul untuk menggaet suara dari masyarakat.
Mulai dari pengumpulan KTP yang diarahkan untuk politik uang mulai terdengar di lingkungan masyarakat.
Baca: Kasus Dugaan Korupsi Anggaran di Dinas LH Karimun, Kajari: Kerugian Negara Capai Rp 450 Juta
Tentu harapannya Bawaslu benar-benar bekerja ekstra mengantisipasi politik uang dalam Pilkada 2024, dengan memasifkan pengawasan mengenai poltik uang.
Dimana sesuai misi Bawaslu adalah, mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
Begitu pula kepada masyarakat, ketika ada yang mengarahkan bisa melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Karena pada dasarnya ancaman sanksi pidana politik uang tidak hanya ditujukan kepada pemberi, tapi juga yang menerima karena terlibat dalam aksi pidana politik uang,” tuturnya.
Baca: Tabrakan Maut di Karimun, 1 Orang Meninggal Dunia, 2 Lainnya Luka Berat
Raja menegaskan, kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan berbagai instansi penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada 2024 di Kepri
berjalan dengan baik dan bebas dari pelanggaran.
“Pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya penegakan hukum pemilihan yang adil dan transparan,” tegasnya.
