KARIMUN – Mahasiswa Kabupaten Karimun menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait polemik penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun 2025.
Polemik ini bermula dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Karimun pada 24 Desember 2024, dengan nomor 440/DK-02/XII/3187/2024 bahwa program Jamkesda tahun 2025 di hentikan sementara karena tidak tersedianya anggaran.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza menyampaikan, bahwa Jamkesda Kabupaten Karimun di tahun 2025 telah dianggarkan sebesar Rp 700 juta.
Mahasiswa Kabupaten Karimun, Adiya Bapriyanto menilai miskomunikasi antara Pemkab dan DPRD terkait isu krusial seperti Jamkesda sangat disayangkan.
BACA: DPRD Akan Panggil Kadinkes Karimun Soal Jamkesda 2025 Dihentikan
Karena perbedaan informasi yang simpang siur ini menjadi perbincangan hangat di publik, dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Seharusnya hal demikian tidak terjadi, dan justru ini memperlihatkan kurangnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif,” ucap Adiya, Minggu (29/12/2024) dalam keterangannya.
BACA: Kecelakaan, Asisten I Pemkab Karimun Alami Patah Tulang dan Pendarahan
Ia berharap Pemkab dan DPRD Kabupaten Karimun untuk segera melakukan kordinasi dan mengklarifikasi permasalahan tersebut.
Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif.
“Transparansi informasi sangat dibutuhkan, agar masyarakat tidak terus menerus dibayangi ketidakpastian mengenai keberlangsungan program Jamkesda. Kejelasan mengenai nasib Jamkesda juga penting untuk memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai,” tutup Adiya.
