KARIMUN – Masyarakat masih dihebohkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pemkab Karimun.
Permasalahan itu ialah, tidak dibayarkannya TPP ASN selama lima bulan hingga akhir tahun 2024.
“Ini tidak dapat dibayarkan lagi, karena anggarannya sudah tidak ada lagi. TPP saya pun tidak dibayarkan juga, selama lima bulan,” kata Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Djunaidy, Senin (30/12/2024).
Kemudian, masalah ribuan guru honorer jenjang PAUD, SD, SMP negeri dan swasta belum menerima gaji bulan Desember 2024.
“Tenaga honorer di Disdikbud Karimun lebih kurang sebanyak 3.111 orang yang belum menerima gaji bulan Desember 2024, untuk total nilainya Rp 3.173.050.000,” ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Husin, Kamis (2/1/2025).
BACA: Ribuan Guru Honorer di Kabupaten Karimun Belum Gajian, Nilainya Rp 3,173 Miliar
Permasalahan tersebut masih menjadi
perbincangan hangat di masyarakat serta viral di media sosial hingga saat ini.
Selain itu juga menjadi sorotan dan perhatian Dewan Perawakilan Cabang Ikatan Pendidik Nusantara (DPC IPN) Kabupaten Karimun.
Menanggpinya, DPC IPN akan menggelar aksi damai di dua tempat berbeda pada, Rabu 8 Januari 2025.
“Aksi damai akan kita lakukan di Kantor Bupati Karimun dan DPRD Karimun,” ujar Ketua DPC IPN Kabupaten Karimun, Mahadi, Sabtu (4/1).
Ia mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sejumlah permasalahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan ASN dan tenaga pendidik di Bumi Berazam.
“Surat resmi terkait aksi itu sudah diedarkan ke seluruh pengurus dan anggota DPC IPN Karimun, ASN dan Non ASN Kabupaten Karimun,” kata Mahadi.
Disampaikannya, ada tiga persoalan yang akan dibawa dalam aksi damai itu, yakni tentang penundaan pembayaran TPP.
BACA: Berikut Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Pemkab Karimun Tahun 2025
Selain itu, tentang penundaan pembayaran gaji Non ASN Pemkab Karimun.
Kemudan sambungnya, tentang penundaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) triwulan 4.
“3 masalah tersebut yang akan dipertanyakan dalam aksi damai, kita minta kejelasannya,” tutur Mahadi.
