Karimun – Masyarakat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Charli Donna yang telah membantu mereka bertemu dengan Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Pertemuan puluhan masyarakat dengan Bupati Karimun di rumah dinas bupati belum lama ini, membahas terkait terjadinya pegetatan keberangkatan di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Ketua Kerukunan Keluarga Pelalawan (KKP) Kabupaten Karimun, Ramlan juga turut hadir pada kesempatan itu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibuk dewan Charli Donna karena telah mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setelah ditpertemukan dengan pak Bupati Karimun, kami mendapatkan penjelasan lengkap dan juga solusinya,” kata Karim, warga Karimun.
Sementara itu, Anggota DPRD Karimun, Charli Donna mengatakan, puluhan masyarakat secara spontan menemuinya pada, Jumat (7/7) di salah satu tempat. Masyarakat menyampaikan keluhan terkait terjadinya pegetatan keberangkatan di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, dan meminta dipertemukan dengan Bupati Karimun.
BACA: Tahun Baru Islam, Charli Donna Ajak Masyarakat Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah dan Silaturahmi
Menindaklanjuti kewajibannya sebagai Anggota DPRD yakni menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Donna panggilan akrabnya menghubungi Bupati Karimun, Sabtu (8/7) malam.
“Puluhan masyarakat mengadu ke saya untuk dijumpakan ke Bupati Karimun membahas persoalan pegetatan keberangkatan di Pelabuhan Internasional Karimun. Setelah saya hubungi pada, Senin (10/7) akhirnya saya pertemukan puluhan masyarakat dengan Bupati di rumah dinasnya. Alhamdulillah masyarakat lega dan puas, karena mendapat pejelasan serta solusinya dari Bupati,” ujar Donna.
Sebagaimana diketahui, Anggota DPRD Karimun, Charli Donna memang tak kenal lelah untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat baik itu di daerah pemilihannya (Dapil) maupun se-Kabupaten Karimun, Kepri.
“Tupoksi wakil rakyat di DPRD adalah menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ungkap Donna.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyebutkan, pengetatan yang terjadi saat ini adalah agenda pemerintah pusat, bukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dapat mengintervensi aparatur yang bekerja atas perintah Presiden.
“Alhamdulillah saya dikatakan buta dan tuli bahkan tidak punya hati terkait pengetatan keberangkatan penumpang dari Pelabuhan Internasional Karimun belakangan ini, saya terima itu dan tidak ada masalah. Namun semua pendapat itu keliru,” tulis Bupati Rafiq di akun media sosial Facebook dengan nama Aunur Rafiq, Senin (17/7/2023).
Sambungnya, Pemkab Karimun memberikan dukungan penuh kinerja Satgas TPPO dalam memberantas perdagangan orang dan langkah-langkah strategis lainnya bersama Imigrasi (pengetatan keluar masuk).
“Fokus aparatur dan Satgas tengah fokus di Karimun, karena Karimun dijadikan pintu masuk dan beroperasinya sindikat perdagangan orang. Harapan saya warga juga turut serta dan memahami kinerja aparatur dan satgas TPPO atas perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka memberantas sindikat perdagangan orang,” kata Rafiq.
