Lingga – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga mengapreasiasi dengan terbitnya sanksi dari Pemkab Lingga terhadap salah satu oknum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga berinisial YK, lantaran tidak netral pada Pilkada 2020 di daerah itu.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Lingga dengan memberikan sanksi terhadap oknum PTT tersebut. Meski hanya sanksi moral, namun setidaknya masyarakat Kabupaten Lingga bisa menilai perbuatan oknum tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan”, jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Zamroni, Rabu (4/11/2020).
Ia menegaskan kembali, seorang Pegawai Tidak Tetap ataupun THL harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
Selain itu harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Dengan tidak berkampanye melalui media sosial seperti memberikan like, komentar atau sejenisnya, di Facebook yang mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
“Ketentuan larangan untuk PTT/THL yang tidak netral sangat jelas dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 34, Surat Sekda Nomor 800. Serta ditegaskan juga pada Surat KASN Nomor B-2708 dari tindak lanjut keputusan bersama 5 kementrian lembaga agar instansi daerah melakukan pengawasan terhadap tenaga honorer ataupun kontra,” terang Zamroni.
Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Lingga akan terus mengutamakan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap PTT ataupunTHL yang tidak netral pada Pilkada 2020.
Sebelumnya Panwaslu Kecamatan Singkep Pesisir merekomendasikan hasil kajiannya pada tangga 11 Oktober 2020.
Sehingga pada tanggal 12 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lingga menyurati Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang ditembuskan kepada Pjs Bupati Lingga dan Kepala BKPSDM untuk memberikan sanksi, karena terbukti menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
Adapun pertimbangan pelanggaran yang dilakukan oleh PTT tersebut yakni: Ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negara Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten Lingga menyebutkan bahwa PNS, PTT, dan THL harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut: h. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
Selanjutnya Pasal 10 huruf d Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negara Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten Lingga menjelaskan bahwa “Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. (z)
