KARIMUN, RCMNews – Bupati Aunur Rafiq telah memperjuangkan nasib honorer (Non ASN) di lingkungan Pemkab Karimun.
Hal itu dibuktikan dengan telah mengirim surat ke MenPAN-RB pada tanggal 21 Januari 2025.
Perjuangan tersebut karena adanya penataan pegawai honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.
Kebijakan itu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN.
“Meski di akhir masa jabatan sebagai Bupati Karimun, saya tetap memperjuangkan nasib honorer di lingkungan Pemkab Karimun. Saya telah berkirim surat ke MenPAN-RB. Semoga hasilnya sesuai yang diharapkan,” ujar Rafiq, Selasa (12/2).
BACA: Insentif RT-RW Periode Oktober-Desember 2024 di Kabupaten Karimun Cair
Isi dalam surat nomor: P/100.2.1/0353/2025, sifat: penting tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi guru honorer SDN 001 Meral Barat.
Lanjutnya, guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut sudah bekerja lebih dari dua tahun.
Namun, dikarenakan adanya perubahan status dari sekolah swasta menjadi negeri yang belum dua tahun, masa kerja mereka kembali dari nol, dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
“Jika masa kerja mereka tidak diperpanjang (dirumahkan), akan menggangu proses belajar mengajar di sekolah tersebut,” tutur Bupati Rafiq.
Disampaikannya lagi, isi lain dalam surat tersebut memberitahukan kepada MenPAN-RB tentang masih adanya kekurangan tenaga kesehatan ASN bagi unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemkab Karimun.
Sambung Bupati Rafiq, kecukupan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Apalagi, situasi perkembangan penyakit baik menular maupun tidak membutuhkan perhatian ekstra dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Kekurangan dokter di beberapa UPT Puskesmas dan RSUD di pulau terluar Kabupaten Karimun, tentu ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Guru honorer SDN 001 Meral Barat membenarkan bahwa Bupati Karimun, Aunur Rafiq telah berkirim surat ke KemenPAN-RB.
Sekolah yang dulunya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Karimun Granite memiliki 274 peserta didik, 2 orang PNS, dan 22 orang guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut, telah berdiri sejak tahun 1974. Pada 2 September 2024, terjadi alih kelola dan berubah status menjadi SD Negeri 001 Meral Barat.
Belum ada jawabannya sampai saat ini surat yang dikirim Bupati, guru honorer SDN 001 Meral Barat berencana akan mengirimkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto.
BACA: Demo KRRK soal Insentif RT/RW di Kantor Bupati Karimun Batal
“Surat berisikan permohonan agar dapat diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Mohon kepada bapak Presiden menyelematkan penderitaan kami, dan surat yang akan kirim dapat segera direspons. Kami ingin terus berkontribusi bagi bangsa ini tanpa dihadapkan dengan ketidakpastian atas status pekerjaan kami,” ujar salah seorang guru SDN 001 Meral Barat, Fitriawati, Selasa (11/2).
Dia menyebutkan, meski sejak Januari 2025 tidak menerima gaji dan sudah dirumahkan, para guru masih bertahan dan tetap bekerja seperti biasany, mengajar dan mendidik peserta didiknya.
Untuk itu dia berharap besar kepada pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi yang terbaik dan berkadilan terhadap kejelasan statusnya.
“Mohon kepada bapak Presiden dapat mengangkat kami semua menjadi ASN PPPK pada tahun 2025, agar kami mendapat kejelasan status kepegawaian, dan tidak kehilangan tunjangan sertifikasi guru,” harapnya.
