RCMNEWS.ID, KARIMUN – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI-Polri dan juga masyarakat mampu tidak memakai gas LPG 3 kg bersubsidi.
Penegasan ini disampaikan Plh Bupati Karimun HM Firmansyah, usai memimpin rapat tentang pelaksanaan ibadah ramadhan 1442 H.
Rapat itu berlangsung di ruang Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun, Rabu 7 April 2021.
“Masyarakat mampu, PNS, TNI-Polri tidak melakukan pembelian gas subsidi 3 kg,” tegas Firmansyah kembali.
Disampaikannya, gas subsidi 3 kg sebetulnya tidak berkurang, ketersediaannya cukup.
BACA JUGA: Pemkab Karimun Izinkan Warga Shalat Tarawih Berjamaah di Masjid
BACA JUGA: Tambah 1 Lagi Positif Covid-19 di Karimun, Puluhan Orang Diswab
Hanya saja, penjualan gas LPG 12 kg mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya yang membeli gas subsidi tersebut.
“Ada beberapa paktor yang menyebabkan kelangkaan gas 3 kg subsidi terjadi,” ucap Firmansyah.
Lanjutnya, terkait gas melon itu sempat langka Pemkab Karimun sudah menginventarisasi.
Selain itu bersama instansi terkait, juga sudah beberapakali mengadakan rapat, untuk mengatasinya.
Hasilnya telah mengambil beberapa langkah. Diantaranya telah menyurati kembali Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kouta gas 3 kg bersubsidi di Kabupaten Karimun.
Selain itu lanjutnya, juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Siap Dukung Penuh Pembangunan di Lingga
“Diimbau kepada seluruh masyarakat, bahwa peruntukan gas 3 kg bersubsidi untuk keluarga miskin dan juga ekonomi mikro,” ungkap Firmansyah mengakhiri.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, penambahan kouta gas 3 kg bersubsidi ke BPH Migas yang diajukan sebanyak 5.565 metrik ton (MT). Untuk saat ini kouta gas gas 3 kg bersubsidi Kabupaten Karimun 3.196 MT. (red/rcm)
