Jakarta, rcmnews.id – Pemerintah akan segera memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada kelompok lanjut usia (lansia), dan pekerja pelayanan publik mulai 17 Februari 2021.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua COVID-19 untuk 38.5 juta orang. Program tersebut akan dimulai pada 17 Februari nanti.
“Total sasaran vaksinasi pada tahap ke-2 ini mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21 juta untuk lansia, dan hampir 17 juta untuk pekerja pelayan publik,” ungkap Maxi dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin 15 Februari 2021.
Ia menjelaskan, sasaran penerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini terdiri dari tenaga pendidik (guru, dosen), pedagang pasar, Aparatur Sipil Negara (ASN), personil TNI dan Polri, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, pekerja di sektor pariwisata (petugas restoran dan petugas hotel), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan dan lain-lain.
Selain itu, kelompok masyarakat usia lanjut atau lansia di atas 60 tahun juga turut disertakan dalam vaksinasi tahap ke-2 ini. Kaarena resiko tingkat kematian yang cukup tinggi apabila terpapar virus corona.
Ia juga mengungkapkan, bahwa penetapan kelompok prioritas penerima vaksin pada tahap ke-2 ini sudah berdasarkan road map dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), dan kajian penasehat ahli vaksinasi nasional (ITAGI).
Pelaksanaan vaksinasi tahap ke-2 ini, kata Maxi, akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta, yaitu di Pasar Tanah Abang, pada Rabu (17/2). Dalam tahapan ini vaksinasi bagi pedagang pasar akan berlangsung selama enam hari dengan menargetkan sekitar 55 ribu orang pedagang pasar di Pasar Tanah Abang.
“Kami harapkan ini akan bergulir untuk seluruh pedagang pasar yang ada di DKI dan seluruh Indonesia,” jelas Maxi.
Ditambahkannya, 70 persen program tersebut akan dilakukan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Mengingat jumlah zona merah dan pasien COVID-19 terbanyak di Tanah air ada di wilayah tersebut. Sisanya sebanyak 30 persen akan dilakukan di provinsi lain.
Belajar dari pengalaman vaksinasi tahap ke-1, pemerintah kini menggunakan empat pola dalam metode pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 tahap ke-2.
Pertama, ujarnya, vaksinasi akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) baik milik pemerintah maupun swasta yang jumlahnya mencapai 13.600 faskes. Kedua, dilakukan di instirusi yang bersangkutan.
Ia mencontohkan untuk vaksinasi personil TNI/Polri agar dilakukan di faskes milik TNI/Polri. Ketiga, vaksinasi massal ditempat, dan vaksinasi massal bergerak.
“Jika ada nanti setelah vaksinasi ada yang mengalami gangguan kesehatan, ada KIPI tidak usah khawatir, tenang, itu akan ditangani, diobati secara tuntas, dan tentu masing-masing daerah punyak Komdak KIPI akan menulusuri kausalitas. Dan pemerintah memastikan bahwa pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah,” paparnya.
Pemerintah telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 tahap I kepada tenaga Kesehatan. Dari target 1,48 juta tenaga kesehatan, baru 1,080 juta yang sudah berhasil divaksinasi.
