Karimun – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun, Abdullah mewakili Bupati Aunur Rafiq membuka bimtek tata kelola pemerintahan desa, Kamis (7/12/2023) siang.
Bimtek berlangsung selama dua hari di Gedung Nasional diikuti sebanyak 150 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 25 Desa se-Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk menyampaikan materi, diantaranya Ketua Umum DPP Literasi Kajian Desa Nusantara (LKDN), Nur Rozuqi.
Abdullah menyampaikan, tahun 2024 merupakan tahun politik. Berdasarkan penelitian, bahwa proses demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada berpotensi menimbulkan perpecahan.
Maka dari itu ia menegaskan, Kepala Desa dan BPD harus memberikan pemahaman kepada masyarakatnya (pemilih), agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam proses demokrasi.
Baca: Anggota BPD Kabupaten Karimun Ikuti Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa
“Potensi konflik di pemilu itu ada. Itu sudah ada penelitiannya,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun.
Meskipun proses demokrasi dilalui dengan tegang, tinggal bagaimana cara kita meramu supaya hal tersebut tidak terjadi gesekan yang berlarut.
Namun ia yakin dan percaya pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Karimun akan berjalan aman, damai serta kondusif.
“Seruan, ajakan atau imbauan untuk bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif perlu dan terus meneruskan kami sampaikan, agar nanti pihak TNI-Polri tidak terlalu pusing memikirkan kamtibmas selama pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Karimun,” ucap Abdullah.
Dikatakannya, Kepala Desa dan BPD lahir dari sebuah proses demokrasi (pemilihan). Jadi, cerminan proses demokrasi yang terbawah dan terawal, dimulai dari desa.
Baca: Kapolres Karimun Ajak Insan Pers Wujudkan Pemilu 2024 Damai dan Kondusif
Apabila proses demokrasi di desa cacat, terjadi hiruk pikuk dan sebagainya, maka dipastikan tidak dapat melakukan pembangunan demi pembangunan.
“Kita harus menghargai demokrasi tersebut dengan menunjukkan kinerja.
Kepala Desa dan BPD diminta dapat bersinergi dengan baik, melaksanakan tugas dan pungsinya masing-masing sesuai dengan yang telah digariskan peraturan serta perundang-undangan,” pungkas Abdulla.
