Karimun – Pulau Karimun Besar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri yang merupakan pulau pusat pemerintahan terbagi menjadi tiga Wilayah Usaha Kelistrikan (Wilus) yaitu zona I PT Soma Daya Utama (SDU), zona II PT Karimun Power Plan (KPP) dan zona III PT PLN.
“Dari ketiga zona ini hanya PT PLN yang aktif mendistribusikan daya listrik ke pelanggannya di area wilusnya,” ucap Kabid ESDM Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun Vandarones Purba, Sabtu 22 Juni 2024.
Sementara lanjutnya, kedua perusahaan tersebut hingga saat ini belum mengaliri daya listrik keseluruh pelanggannya.
“Kedua perusahaan pemegang wilus itu lokasinya berada di kawasan industri yang merupakan kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan juga pemukiman penduduk,” tuturnya.
Vandarones menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 943K/20/DJL.3 tentang Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
PT SDU telah mendapatkan ijin tahun 2014 boleh mengaliri listrik keseluruh pelanggan sesuai koordinat luasan.
Namun yang menjadi permasalahannya perusahaan tersebut belum beroperasi, sehingga jika ada usaha yang membutuhkan daya listrik maka tidak tersedia hingga saat ini.
“Dengan demikian pada zona I ini pembangunan menjadi stagnan hingga yang dirugikan adalah masyarakat Karimun,” kata Vandarones.
Ia mengatakan, kondisi saat ini di Kabupaten Karimun sering terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi bagi masyarakat miskin.
Baca: Janji Alirkan Listrik, Dirjen Gatrik Jisman: Bila Perlu SPBE Karimun Dikeluarkan dari Wilus PT Soma
Penyebab utama karena isi ulang tabung di akukan di SPBE Tanjung Uban, Kabupaten Bintan dengan perjalanan laut kapal pengangkut membutuhkan ± satu hari.
Akibat jauhnya lokasi isi ulang tabung elpiji 3 kg belum lagi pengaruhi faktor cuaca yang tidak menentu, mengakibatkan seringnya keterlambatan distribusi ke pangkalan.
“Jadi jika ada di pangkalan, akan terjadi antrean sampai ratusan meter karena masyarakat berburu gas melon yang disubsidi pemerintah bagi masyarakat tersebut,” katanya.
Vandorones menyebutkan, saat ini telah dibangun SPBE di Kabupaten Karimun dan telah diresmikan Bupati Karimun Aunur Rafiq pada 6 Juni 2024.
Adanya SPBE masyarakat Karimun sangat senang menyambutnya, karena tidak akan terjadi lagi kelangkaan gas LPG 3 kg, dan harganya turun bisa sama seperti Kota Batam.
Namun harapan masyarakat pupus sudah, ternyata SPBE Karimun belum dapat beroperasi sebagaimana yang diimpikan dikarenakan tiadanya listrik untuk mengoperasikannya.
Pemkab Karimun sudah berkoordinasi dengan PT PLN UP3 Tanjung Pinang terkait hal tersebut.
Namun dikarenakan PT Palugada Karimun Sejahtera yang merupakan pemilik SPBE bersubsidi berada pada wilus Zona I PT SDU mengakibatkan PLN tidak diperkenankan mengaliri atau menambah daya listrik sesuai kebutuhan SPBE sehingga dapat beroperasi.
“PLN UP3 Tanjung Pinang bersedia menambah daya listrik ke SPBE namun harus ada surat pernyataan dari PT SDU sehingga tidak ada tuntutan dibelakang hari,” kata Vandarones.
