RCMNEWS.ID, KARIMUN – Sulitnya mendapatkan gas 3 kg bersubsidi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri masih terjadi sampai saat ini.
Terjadi hal itu diduga peruntukannya tidak tepat sasaran, dan lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Menyikapinya, pemerintah daerah setempat sudah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi.
Selain telah mengajukan penambahan kouta ke BPH Migas. Terbarunya mengeluarkan Surat Ederan (SE) tentang penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 kg.
Surat edatan nomor:540/DISDAGKOP, UKM & ESDM/V/852/2021 tertanggal 8 April 2021 itu, ditanda tangani oleh Plh Bupati Karimun H Muhammad Firmansyah.
BACA JUGA: Pemkab Karimun Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Ibadah Ramadhan 1442 H di Masa Pandemi
BACA JUGA: 1 Keluarga di Desa Sedamai Lingga Depresi
SE itu terbit berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Penggunaan LPG tabung ukuran 3 kilogram merupakan LPG tertentu memilk kekhususan.
Karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.
“Diterbitkannya surat edaran tersebut guna mengantisipasi agar penggunaan LPG 3 kg berubsidi, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” ungkap Plh Bupati Karimun H Muhammad Firmansyah.
Dijelaskannya, di dalam surat edaran yang ditanda tangani itu terdapat empat poin yang sifatnya mengimbau.
Poin pertama mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN, untuk tidak menggunakan LPG 3 kg dan beralih ke tabung LPG selain 3 kilogram.
Poin kedua, para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dan Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari RP 300 juta.
Kemudian poin ketiga, seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 2 juta per bulan atau masyarakat mampu.
Poin keempat, para pelaku usaha industri, hotel, cafe dan restoran.
“Kesemua yang disebutkan terebut diimbau tidak menggunakan LPG 3 kg,” tegas Firmansyah.
Surat edaran nomor:540/DISDAGKOP, UKM & ESDM/V/852/2021 tentang penggunaan LPG 3 kg, harus menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.
“Memang hanya imbauan, tapi harus jadi perhatian dan dilaksanakan,” tutup Firmansyah. (red/rcm)
