KARIMUN, RCMNews – Pemkab Karimun akan mengumumkan soal kepastian pembayaran gaji petugas kebersihan pada minggu depan.
“Minggu depan kami sampaikan jawabannya,” ujar Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole.
Hal itu disampaikannya langsung ke puluhan petugas kebersihan di rumah dinas Bupati Karimun, Sabtu (22/2/2025) siang.
Sebagaimana diketahui, petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun belum menerima gaji selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.
Dengan tidak adanya kepastian kapan dibayarkan, mereka melakukan aksi mogok kerja sejak Jumat, 14 Februari lalu.
Rocky mengatakan, anggaran untuk membayar 2 bulan gaji petugas kebersihan sekitar Rp 1,3 miliar sudah tersedia.
BACA: Tumpukan Sampah Capai 11 Ribu Ton Mulai Diangkut PMI Kabupaten Karimun ke TPA
Namun, penyebab belum juga dibayarkan
karena terbentur dengan regulasi sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL),
Jika tahun sebelumnya menggunakan sistem swakelola, saat ini harus melalui pihak ketiga (outsourcing).
Untuk mencari solusi masalah tersebut, ia akan berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri.
“Saya terus berjuang agar gaji bapak-ibu cair dengan tidak melanggar aturan. Saya saat ini fokus menangani sampah menumpuk dan bagaimana 2 bulan gaji bapak-ibu bisa cair, setelah itu baru soal outsourcing. Saya paham apa yang dirasakan bapak-ibu, tapi saya harap untuk bersabar. Minggu depan akan saya sampaikan kepastiannya,” kata Rocky.
BACA: Pemadaman Listrik Bergilir di Karimun Berakhir
Puluhan petugas kebersihan yang hadir terlihat merasa lega dengan penjelasan yang disampaikan orang nomor di Bumi Berazam tersebut.
“Dari awal kami tidak mendapatkan penjelasan apa pun, dengan tidak ada kepastian kapan 2 bulan gaji kami dibayarkan, akhirnya kami sepakati mogok kerja,” ucap salah satu petugas kebersihan, Mulyono.
BACA: Gaji Belum Dibayar, Petugas Kebersihan di Karimun Mogok Kerja
