4. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan kewajiban yang
diamanatkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diantaranya wajib melakukan:
a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian COVID-19;
b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan/hand
sanitizer:
c. upaya identifikasi/penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
d. upaya pengaturan jaga jarak (mengatur jarak antrian di Kasir/Pembayaran minimal 1 meter);
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan COVID-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa bersinergi dalam melakukan operasi yustisi dan atau pengawasan secara ketat terhadap operasional tempat usaha dan fasilitas
umum lainnya di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman pada Surat Edaran ini.
(ko)
[gview file=”https://www.rcmnews.id/wp-content/uploads/2020/11/SE-tentang-Pengaturan-Operasional-Tempat-Usaha-dan-Area-Fasilitas-Umum.pdf”]
