Karimun – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Karimun sudah dibayarkan satu bulan kemarin.
Diketahui, TPP ASN Pemkab Karimun yang belum dibayarkan selama empat bulan dari bulan Mei sampai Agustus 2024.
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, terkait persoalan TPP ASN dirinya difitnah hingga dihujat.
“Saya dihujat bahkan difitnah, bahwa saya menggunakan APBD untuk kepentingan politik saya menghadapi Pilkada 2024. Itu adalah fitnah dan framing semata, dari akun-akun palsu dan media. Ujaran rasis pun terjadi terhadap diri saya,” kata Bupati Rafq dalam pamflet berjudul “INFO SEPUTAR AURA, MENJAWAB TPP ASN” yang beredar di media sosial, Selasa 20 Agustus 2024.
Menyikapinya, kata Bupati Rafiq, dirinya
telah maafkan itu semua dan tidak ada dendam dalam dirinya.
“Itulah konsekuensi sebagai pemimpin yang harus saya terima dan terus berlapang dada. Namun publik harus tahu, mana framing negatif dan mana kebenaran. Dan kami yakin bahwa kita semua berada di jalan yang benar,” katanya.
Baca: TPP Dibayar Bertahap, Bupati Rafiq Minta Pegawai Pemkab Karimun Bersabar
Dalam selebaran tersebut, Bupati Rafiq meminta kepada ASN Karimun untuk bersabar. Kondisi hari ini pemerintahan daerah bukan hanya karimun yang mengalami hal serupa. Bahkan ada yang lebih parah dari yang kita alami.
“Ada daerah lain yang sampai 9 bulan TPP belum dibayarkan, ada pula yang tidak dibayarkan atau (hangus). Dalam sejarahnya kita tidak pernah sampai tidak membayarkan TPP, walau terjadi keterlambatan tetap kita bayarkan. Ini semua tergantung situasi keuangan daerah kita baik kebutuhan belanja dan pendapatan daerah,” tuturnya.
Selain ASN, publik juga harus tahu, bahwasanya kondisi keuangan daerah terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan terlambatnya pembayaran TPP.
Adapun tantangan pada tahun 2024 ini adalah terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD yang disebabkan berhenti sementara produksi beberapa perusahaan pertambangan.
Beberapa perusahaan diwajibkan melakukan pembaruan/memperpanjang izin karena adanya perubahan peraturan perundangan (regulasi) dari pemerintah pusat.
Kemudian, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilakukan setiap triwulan masih belum terealisasi. DBH pusat yang dialokasikan terjadi penurunan.
“DBH tahun 2023 sebesar Rp 108,2 miliar sedangkan tahun 2024 hanya di alokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 78,7 miluar, turun sebesar 27,26%,” ucap Bupati Rafiq.
Selanjutnya, adanya kewajiban Pemerintah Daerah melakukan pembayaran tunda bayar terhadap pekerjaan di tahun 2023.
“Alhamdullah tunda bayar kita sudah bayarkan di atas 70% baik fisik dan non fisik. Terdapat kewajiban Pemerintah membiayai pelaksanaan Pilkada serentak sesuai ketentuan undang-undang,” ungkapnya.
Kata Bupati Rafiq, tidak mudah ketika memimpin kita menghadapi tantangan seperti ini. Bahkan, kita dihadapkan pada aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, yang juga keputusan politik kolektif bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Sistem pemerintahan kita teridiri dari Trias Politika (kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu Eksekutif, legislatif dan Yudikatif). Inilah yang harus publik pahami. Terutama
dalam pengesahuan anggaran APBD, ini juga menjadi keputusan kolektif antara
Pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif),” jelasnya.
