“Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kerja dan ketentuan produk hukum lainnya,” ungkap Firman menyampaikan isi surat edaran.
Isi surat edaran lain sambungnya, diminta kepada seluruh kepala OPD agar melakukan kampanye publik dalam rangka penegakan netralitas ASN dan pegawai kontrak.
“Kampanye publik dalam rangka penegakan netralitas ASN dan pegawai kontrak, melalui pemanfaatan media sosial dan pembuatan banner/ spanduk/ leaflet,” tutur Firman.
Disampaikannya lagi, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 800/BKPSDM-03/778 /IX/2020, kebijakannya antara lain masing-masing pimpinan OPD wajib mensosialisasikan mengenai netralitas PNS dalam pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilingkungannya.
PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya Pejabat Administrator/Kepala OPD.
“Semua PNS wajib mensukseskan pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing dengan tetap menjaga netralitas PNS,” tegas Firman mengakhiri. (kr)
