Karimun – Samsul dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPC Ormas MKGR) Kabupaten Karimun masa bakti 2023-2028.
MKGR lahir pada tanggal 3 Januari 1960 merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1985 diatur dan diikat oleh UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Acara pelantikan belangsung hikmat dilaksanakan di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Minggu (22/10).
Samsul bersama pengurus lainnya berjumlah 30 orang dilantik oleh Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Kepri, Rizki Faisal.
Turut hadir pada kesempatan itu diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah dan anggota DPRD Karimun, Herman alias Akham.
Baca: Rizki Faisal Maju ke DPR RI Dapil Kepri, Kawan Rizki Faisal Karimun Siap Menangkan
“Saya yakin, DPC Ormas MKGR Kabupaten Karimun di bawah kepemimpiman Samsul bisa bermitra dengan pemerintah daerah,” ucap Rizki Faisal, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri dan calon legislatif DPR RI dapil Kepri di Pemilu 2024.
Ketua DPC Ormas MKGR Kabupaten Karimun, Samsul mengatakn, akan membesarkan dan mengembangkan organisasi tersebut, serta memberikan kontribusi besar bagi Kabupaten Karimun.
“Program kerja jangka pendek selain memperkuat konsolidasi internal organisasi, juga ikut membantu pemda mendorong dalam hal memajukan Kabupaten Karimun,” kata anggota DPRD Karimun fraksi partai Golkar tersebut.
Baca: Berhadiah Rp 10 Juta, HIB Gelar Kontes Stand Motor dan Touring Wisata Karimun, Ayo Ikuti
Sementara itu, Sekda Karimun mengharapkan pengurus MKGR yang dilantik kedepannya lebih mapan dan kuat dalam menghadapi tantangan.
“Kalau kita baca (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) memang tidak nyambung, tapi maknanya sangat dalam sekali. Orang-orang terdahulu melahirkan kalimat tersebut bukan tidak memiliki arti,” tutur Firmansyah.
Disampaikannya, PNS tidak boleh berpolitik praktis, tapi memoliki pengetahuan tentang politik perlu.
“Mereka (PNS) tidak bisa terlepas dari pengaruh politik, karena yang memimpin mereka adalah orang politik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan antara pemerintah da legislatif,” kata Sekda.
