Karimun – 2.415 pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Karimun menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja pada, Rabu (26/7/2023).
Penyerahan SK secara simbolis oleh Bupati Rafiq dilaksanakan di Gedung Nilam Sari Sekretariat Daerah Karimun.
Pada kesempatan itu disejalankan juga penyerahkan SK PPPK formasi tahun 2022 kepada 520 orang.
“Perpanjangan kontrak kerjanya terhitung dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2023. Untuk SK perpanjangan bulan November dan Desember 2023, masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat apakah masih bisa dapat diperpanjang atau tidak,” ujar Bupati Karimun.
Bupati Rafiq meminta kepada ribuan pegawai kontrak yang telah menerima SK perpanjangan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga: Serahkan SK PPPK, Bupati Karimun: Bekerjalah Dengan Hati, Ikhlas dan Baik
“Bekerjalan dengan baik, bekerjalah dengan hati, ikhlas dan penuh tanggungjawab,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, Pemerintah tengah menggodok sejumlah opsi dalam menyelesaikan persoalan pegawai non ASN alias honorer di tanah air. Adapun status kepegawaian honorer ini akan dihapus per 28 November 2023.
Dari total 2.415 pegawai kontrak dilingkungan Pemkab Karimun yang menerima SK perpanjangan untuk terbanyak pertamanya di Sekretariat Daerah berjumlah 164 orang, keduanya RSUD M Sani 85 orang, ketiga Dispora 64 orang.
Baca Juga: Bisa Jadi Penyebab Padam, PLN Karimun Minta Main Layangan Jauh dari Jaringan Listrik
Disusul Dishub 45 orang, Bapenda 42 orang, BPKAD 36 orang, RSUD Tanjung Batu Kundur 35 orang, Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 33 orang, BKPSDM 31 orang, BPBDPMK 30 orang, Badan Perencanaan Penelitian Pegembangan 28 orang, Dinas PMPTSP 26 orang, Disduk Capil 29 orang, Disdagkop UKM ESDM 27 orang, Dinas Perikanan 27 orang, Dinas PUPR 25 orang.
Kemudian Dinas Pangan dan Pertanian 22 orang, Disnaker 17 orang, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian 17 orang, Dinas Pariwisata 16 orang, Dinas Kesehatan 16, Dinas Perkim 13 orang, Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PPPA 12 orang, Dinas Sosial 11 orang, Dinas LH 11 orang, Badan Kesbangpol 11 orang dan Dinas PMD 8 orang.
