Lingga – Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Lingga mengatakan dukungannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar dan Novrizal menuai kontroversi.
Dukungan tersebut diberitakan oleh beberapa media online pada 23 November 2024, sehari menjelang masa tenang Pilkada serentak.
Dalam pemberitaan tersebut, IKABSU Lingga menyatakan secara resmi mendukung pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Nizar dan Novrizal pada Pilkada Lingga 2024.
Namun Rendi, salah satu tokoh yang mengklaim keterlibatannya dalam kepengurusan IKABSU, mengecam keras deklarasi tersebut.
Rendi menyoroti keterlibatan Lincoln Pioneer Pasaribu, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingga yang diduga menjadi aktor utama dalam deklarasi tersebut.
Menurutnya, tindakan Lincoln sebagai ASN dalam kegiatan politik semacam itu adalah pelanggaran serius.
Baca: Kapolres Karimun Larang Personel Pengamanan TPS Pilkada 2024 Bawa Senpi
“Saya meminta kepada pengurus IKABSU Lingga untuk menarik kembali dukungan tersebut karena organisasi ini ilegal. IKABSU Lingga belum dikukuhkan secara resmi karena tidak memenuhi unsur kesepakatan, termasuk keputusan yang melibatkan saya,” ujar Rendi, Minggu (24/11/2024).
Rendi juga menegaskan, bahwa masyarakat Sumatera Utara di Kabupaten Lingga menolak keras dukungan tersebut.
Menurutnya, dukungan itu merupakan pernyataan sepihak oleh segelintir orang yang dipimpin oleh Lincoln Pasaribu.
Ia menekankan bahwa legalitas kepengurusan IKABSU Lingga masih bermasalah setelah pembatalan pengukuhan dan pelantikan beberapa waktu lalu.
“Saya, bersama pengurus IKABSU yang ada di Batam, pernah hadir dalam proses di Polres Lingga terkait hal ini pada 26 Mei 2024. Saat itu, pertemuan dihadiri oleh Kompol Egendri Alie selaku Kabagops Polres Lingga dan beberapa pengurus IKABSU Provinsi Kepri,” tambah Rendi.
Rendi mendesak agar pengurus IKABSU Lingga segera menarik dukungan mereka untuk menjaga netralitas organisasi, mengingat status kepengurusan yang masih belum jelas.
Melalui media ini, Rendi menegaskan pentingnya netralitas organisasi seperti IKABSU, khususnya dalam momen politik seperti Pilkada.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar organisasi masyarakat tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, apalagi jika legalitas organisasi tersebut masih dipertanyakan.
