Maka dari itu, setiap prajurit dilarang menyimpan atau menggunakan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 untuk pemakai dan pasal 112 untuk penyimpan, menguasai barang.
“Diharapkan kepada prajurit maupun PNS Lantamal IV, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencoreng baik bagi diri sendiri, satuan maupun bagi institusi secara keseluruhan,” tegasnya.
Lanjutnya, tentang desersi dibagi menjadi dua, yaitu desersi pada masa damai waktunya lebih dari 30 hari, dan desersi pada masa perang waktunya lebih dari empat hari, maka perbuatan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana murni berdasarkan Pasal 87 KUHPM.
“Desersi merupakan tindak pidana, dimana tindakan ini akan diproses melalui persidangan di pengadilan militer,” ucapnya.
Sedangkan sambungnya lagi, tindak pidana mangkir adalah ketidakhadiran seorang prajurit tanpa ijin lebih dari empat hari dan kurang dari 29 hari.
“Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM,” tambah Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani mengakhiri.
Sebagai informasi, penyebab desersi maupun mangkir diantaranya masuk menjadi parjurit TNI AL, bukan dari keinginan sendiri. Melainkan atas keinginan dari orangtua/orang lain, takut dengan seniornya dalam masa orientasi.
Kemudian pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, adanya tindakan asusila kepada masyarakat sipil menjadi korban dan takut untuk dilaporkan dan tekanan dari dinas, karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. (red/rcm)
