Batam, rcmnews – Polda Kepri mengungkap kasus ilegal akses penerbitan sertifikat vaksin Covid-19
Praktek sindikat pembuatan sertifikat vaksinasi tidak sesuai prosedur diungkap oleh Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kepri.
Seorang laki-laki berinisial DW alias S merupakan warga Kota Batam, Kepri ditetapkan sebagai dalam kasus tersebut.
Jasa pembuatan sertifikat vaksin ilegal ditawarkan tersangka secara online melalui media sosial.
Berawal dari sebuah iklan yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa penyuntikan vaksin terlebih dulu yang beredar di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Salim.
Dari tersangka berhasil diamankan barang bukti 1 buah laptop, 2 unit handphone, 2 buah buku tabungan, 1 buah akun Facebook dan 9 lembar kartu vaksinasi Covid-19.
“Tim melakukan patroli siber dan penelusuran, kemudian menangkap seorang tersangka yang beroperasi di wilayah hukum Polda Kepri,” ujar Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun dalam keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).
Kapolda Kepri mengatakan, modus dari tersangka melakukan aksinya dengan cara melalukan ilegal akses terhadap website P-Care Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan milik Pemerintah RI.
Dengan menerobos akses login tanpa memasukkan id dan password, kemudian pelaku mampu menerbitkan sertifikat vaksin yang tidak sesuai tanpa melaksanakan suntik vaksin.
“Setiap harinya pelaku mampu menerbitkan sertifikat vaksin sebanyak 20 hingga 30 sertifikat vaksin dengan dihargai Rp 50 ribu per sertifikat,” ungkap Irjen Pol Tabana Bangun.
Kapolda Kepri menyampaikan, perbuatan tersangka tentunya dapat merugikan masyarakat yang memperoleh sertifikat vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia mengharapkan, tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan sertifikat yang berkaitan dibidang kesehatan dan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat.
“Dwngan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan sertifikat yang berkaitan dibidang kesehatan dan perlindungan kesehatan,” tegas Kapolda Kepri.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600 juta, dan/atau pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar
Dan 52 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
