KARIMUN, RCMNews – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dijabat oleh Riyanta.
Diketahui, Sekretaris DLH Karimun tersebut menjabat sebagai Plt selama tiga bulan, sejak Januari 2025.
Namun baru dua bulan, Riyanta dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Plt Kadis LH Karimun.
“Benar, saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Plt Kadis LH Karimun per hari ini, Senin 17 Februari 2025,” katanya.
Riyanta mengatakan, telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan juga BKPSDM.
Namun sambungnya, belum mendapat respons dari Bupati terkait pengajuannya itu.
BACA: Petugas Kebersihan Masih Mogok Kerja, ASN DLH Karimun dan Lurah Turun Tangan Bersihkan Sampah
“Kalau ke BKPSDM, saya sudah sampaikan secara langsung ke pimpinannya, pak Sudarmadi,” kata Riyanta.
Disampaikannya, alasan mengundurkan diri dari jabatan Plt Kadis LH, karena sudah mendekati masa pensiun sebagai ASN Pemkab Karimun.
Lannutnya, ia ingin fokus dengan jabatan yang diemban sebagai Sekretaris DLH hingga pensiun pada Mei 2025 nanti.
“Jabatan Plt sampai bulan 3, saya pensiun sebagai ASN bulan 5. Biarlah Bupati mencari orang lain yang dijadikan sebagai Plt. Mendekati pensiun, saya ingin fokus sebagai Sekretaris DLH aja,” ucap Riyanta.
Belakangan ini Dinas LH Karimun kembali heboh setelah adanya petugas kebersihan melakukan aksi mogok kerja yang dimulai sejak, Jumat lalu.
Aksi itu dipicu akibat dua bulan gaji mereka, yakni Januari dan Februari 2025 tidak kunjung dibayarkan.
Sampah tidak hanya menumpuk berhari-hari di tempat pembuangan sementara atau TPS karena tidak terangkut ke TPA Sememal.
Tapi juga berserakan disepanjang jalan, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat akan dampak lingkungan dan juga kesehatan.
BACA: Gaji Belum Dibayar, Petugas Kebersihan di Karimun Mogok Kerja
Belum dibayarkan gaji petugas kebersihan karena terbentur dengan regulasi. Saat ini
pembayarannya harus melalui pihak ketiga (outsourcing), tidak lagi menggunakan sistem swakelola seperti tahun sebelumnya.
Kebijakan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL).
Mengenai hal tersebut, Pemkab Karimun akan melakukan konsultasi ke BPK maupun BPKP.
