Karimun – Pemkab Karimun melalui BKPSDM mengeluarkan dua surat ederan tertanggal 23 September 2024.
Dalam surat ederan dibunyikan penegasan tidak adanya keterlibatan ASN dan pegawai Non ASN, tidak adanya penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program pemerintah.
Surat edaran pertama nomor: B/800.1.10.4/1252 tentang imbauan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada pemilihan tahun 2024.
1. Memastikan tidak adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perbuatan menguntungkan dan/atau merugikan Bakal Pasangan Calon dalam proses Pencalonan
2. Memastikan tidak adanya penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun
program pemerintah lainnya yang dapat menguntungkan dan/ atau merugikan Bakal Pasangan Calon dalam proses Pencalonan
3. Memastikan setiap pihak yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang akan ikut dalam Pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024, agar dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Kepada Kepala OPD/Unit Kerja untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungannya untuk menjaga prinsip “netralitas” Pegawai dan memastikan Pegawai bertindak netral, tidak berpihak dari segala bentuk
pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Surat edaran kedua nomor: B/800.1.10.4/1253 tentang imbauan larangan penggunaan program dan fasilitas negara pada pemilihan tahun 2024.
1. Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan danlatau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
2. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
3. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Bupati
5. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan berlaku
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau kepada setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon serta menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum ditetapkannya Pasangan Calon sampai
dengan ditetapkannya Pasangan Calon terpilih
Bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara untuk tidak menyalahgunakan pembagian program bantuan sosial dengan disertai unsur/atribut kampanye bakal calon atau petahana dan agar tidak menampilkan foto atau identitas diri petahana yang terlibat dalam Pemilihan Tahun
2024
