RCM News – Thomas Eppe Safanpo, Wakil Bupati Asmat, Papua, mengatakan rencana pemekaran wilayah di Papua Selatan dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat.
Warga yang dilayaninya mengatakan rata-rata mereka membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap pelayanan pemerintah.
“Luasnya wilayah dan lemahnya koordinasi di Papua membuat kontrol pemerintah sangat lemah. Tidak mungkin satu wilayah yang luasnya hampir sama satu negara menjadi tanggung jawab gubernur atau bupati saja,” ujarnya.
Sebutnya lagi, selama 20 tahun otonomi khusus sudah lebih dari 97 triliun untuk pembangunan di Papua tetapi nyaris tidak berdampak. Hal ini karena luasnya wilayah Papua dengan geografis yang sulit.
“Wajar kalau daerah-daerah menuntut adanya pemekaran sebagai solusi ketidakefisien dan keterlambatan di Papua,” sebut Safanpo yang juga sebagai Ketua Tim Pemekaran Papua Selatan.
Meski begitu, Pastor Alexandro Rangga, OFM selaku SKPKC Fransiskan Papua menegaskan DOB itu terlalu tergesa-gesa jika dilakukan tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada di Papua.
Pastor Rangga mempertanyakan kemendesakan pemerintah untuk segera dilakukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Menurut pengalamannya, syarat DOB adalah mendapat izin dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR. “Seperti ada unsur pemaksaan sebab banyak sekali persoalan yang belum selesai di Papua,” ujarnya.
Sebutnya lagi pengalaman di beberapa tempat, sumber daya alam menjadi motif pemekaran Papua.
Pasar dan berbagai tempat umum masih didominasi oleh pendatang, DOB akan menjadi persoalan karena mobilisasi penduduk migran Papua menjadi masif. Layanan kesehatan dasar dan pendidikan sangat buruk misal gizi buruk yang pernah terjadi di Asmat.
“SKPPKC melihat bahwa pelayanan publik belum sampai ke masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan LIPI ada empat persoalan yang harus diperhatikan: kegagalan pembangunan, diskriminasi Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM. Termasuk akar persoalan adalah sejarah dan status politik,” sebut imam Fransiskan ini dalam webinar bertema, “Pemekaran DOB di Papua: Solusi atau Sumber Masalah Baru?”, Selasa, (22/02/2022).
