RCMNEWS.ID, BATAM — WD, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, Provinsi Kepri diamankan Dit Reskrimsus atas tindak pidana korupsi pada kegiatan ekspor hasil perikanan jenis udang yang akan dikirim ke Singapura.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Apri Fajar Hermanto mengatakan, timnya melakukan operasi tangkap tangan (OTTl terhadap WD di Morning Bakery KBC Batam, pada Jumat 21 Mei 2021 pukul 13.50 WIB.
Dari kegiatan OTT tersebut didapatkan barang bukti 1 buah amplop berwarna Clcoklat bertuliskan “To Pak Wildan” yang berisikan uang tunai Rp 12.450.000, laporan ekspor udang Vaname Ahua bulan April 2021.
Selain itu, 1 unit Handphone merk Xiaomi dan tas sandang merk Calvin Klein warna hitam yang berisikan beberapa buku tabungan dan kartu ATM, serta uang tunai dolar Singapura sejumlah SGD 16.636.
“WD telah melakukan berulang kali meminta sejumlah uang pada kegiatan ekspor udang ke Singapura dari Kota Batam,” ujar Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Apri Fajar Hermanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat 4 Juni 2021.
BACA JUGA: Ratusan Pasien Covid-19 yang Jalani Karantina di Asrama Haji Batam Sembuh
Lanjutnya, tersangka melakukan kegiatannya tersebut sejak bulan Februari sampai dengan Mei 2021.
“Korban telah memberikan uang kepada WD sebanyak empat kali yakni pada Februari sebesar Rp 5.410.000, bulan Maret sebesar Rp 3.560.000, bulan April sebesar Rp 7.970.000 dan tanggal 21 Mei sebesar Rp 12.450.000,” ungkapnya.
Disampaikannya lagi, dari rangkaian OTT tersebut ada lima orang saksi yang telah diperiksa.
“Sementara untuk keterlibatan tersangka lainnya, sampai dengan saat ini masih kami dalami,” tuturnya.
Atas perbuatnnya pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 12 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini bunyi pasal tersebut,” tutup Kompol Apri Fajar Hermanto.
Penulis: ko | Editor: redaksi
