Dikatakan koordinator pengunjuk rasa itu, nelayan yang berunjuk rasa terdampak dari adanya aktivitas sejumlah kapal isap timah di Kabupaten Karimun.
“Kami menuntut hak nelayan yang terdampak agar diselesaikan sesuai dengan perjanjian oleh PT. Pelnas Selamat Lestari,” tegas Abdul Latif.
Setelah difasilitasi pihak kepolisian, perwakilan dari HNSI bersama ketua dan anggota DPRD Karimun melakukan pertemuan.
Hasilnya rapat diskor dan akan diadakan rapatkan kembali pada Senin 5 Juni 2023 bersama perusahaan terkait.
BACA JUGA: PT Timah Peduli Nelayan, Giliran KUB Tanjung Buluh Kasap Terima Bantuan
Aksi unjuk rasa nelayan di Kantor DPRD mendapat pengamanan dari
Polres Karimun.
“Sebanyak 141 personel yang diterjunkan melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa tersebut. Aksi berjalan aman dan damai,” ujar Kapolres Karimun AKBP Ryky W Muharam melalui Kabag Ops, Kompol Shallahuddin.
