Dijelaskannya, untuk mengajukan perkara isbath nikah, syarat undang-undangnya sah menurut hukum agama islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelundupan hukum.
“Bisa saja mendapatkan 1000 peserta yang mengikuti sidang isbath tetapi bermasalah, mungkin 3000 orang ahli warisnya yang akan memberontak. Kejadian orang-orang yang memang tidak punya itikad baik untuk melakukan pencatatan perkawinan melawan hukum, sudah banyak saya temukan,” kata Muhammad Andre Erawan.
Sambungnya lagi, isbath nikah asanya retroaktif (mundur kebelakang). Apabila pernikahan di sahkan pada tahun 70, 80 atau 2000 an dilakukan rekonstruksi. Meskipun UU nomor 1 tahun 1974 sudah menetapkan bahwa, nikah harus melalui petugas yang diberikan kewenangan untuk mencatatkan.
Namun, ketika dinilai dengan alat ukur undang-undang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawaninan. Maka pernikahan di tahun tersebut sah.
“Pernikahan sudah terjadi, substansinya terpenuhi maka dianggap sah. Jadi anak, harta benda dan hak-hak yang muncul akibat perkawinan di tahun tersebut menjadi sah, setelah adanya penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama,” kata Muhammad Andre Erawan lagi mengakhiri. (kr)
