Lingga – Ketua DPC Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Lingga Satriyadi, terus menyoroti kegiatan tambang pasir yang ada di daerah tersebut.
Menurutnya, tambang pasir di Lingga yang sedang disoroti lembaganya bukan persoalan IUP nya. Tetapi lebih menjurus pada persoalan keberadaan Terminal Khusus (Tersus), yang digunakan untuk beraktivitas sandar tongkang muatan hasil tambang pasir di wilayah itu.
Satriyadi juga mengatakan, pihaknya tetap mendukung setiap investor yang masuk di Kabupaten Lingga. Artinya dengan keberadaan perusahan atau investor yang berinvestasi, tentu dapat menunjang pertumbuh ekonomi dan mensejahteraan masyarakat.
Namun demikian, setiap investor yang ingin berinvestasi hendaknya mengedepankan loyalitas pada ketetapan hukum di negara republik Indonesia.
Dimana konsep dan bentuk pengelolaan pertambangan mineral atau batu bara yang diberikan kepada badan usaha atau koperasi maupun perseorangan, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI N0 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dihubungkan dengan konsep perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi,” ucapnya, Jumat 19 April 2024.
Dari poin-poin yang tertuang di dalam UU itu jelas sebagai mana di atur dalam pasal 33, ayat (1) tentang Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Baca: SPBE Karimun Bakal Beroperasi Mei 2024
Jadi metode usaha yang digunakan adalah yuridis normatif, seperti kegiatan pertambang yang ada di Kabupaten Lingga saat ini. Sehingga pertambangan berupa tambang pasir mineral non logam sama halnya dengan tambang mineral batu bara.
Dari data yang kami miliki, kata Satriyadi, beberapa pertambangan pasir yang beroperasi di Kabupaten Lingga hendaknya memiliki sifat kooperatif, sejalan dengan amanah UUD 1945 yang wajib mengikuti aturan.
“Bukan melalaikan aturan dan melupakan kewajiban, apa lagi terkait tidak mengantongi izin terutama pada Tersus,” benernya.
Yang pasti Jika memang benar mereka tidak memiliki dan mengantongi izin Tersus dari Dirjend Perhubungan RI, jelas sebuah pelanggaran hukum.
“Artinya pelabuhan Tersus tempat bersandar tongkang mereka melakukan kegiatan bongkar muat hasil tambang pasir itu ilegal, sudah melanggar UU dan peraturan di negeri ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu katanya lagi, LAMI akan terus menyoroti dan meminta kepada pemerintah maupun pihak terkait, aparat penegak hukum (APH) dan Gakkum KLHK RI harus tegas.
“Untuk segera menindak pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang dan memproses jika Tersus mereka itu ilegal,” tutupnya.
