“Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat,” ungkap Ansar.
Ansar juga menyinggung pelabuhan tidak resmi atau yang kerab disebut pelabuhan tikus yang sangat merugikan negara karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Jika semua aktivitas pelayaran di Kepri melalui pelabuhan resmi, maka pajak yang diperoleh akan lebih besar.
Selain itu, Kepri juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dia berharap dengan langkah-langkah yang diambil untuk menertibkan fasilitas keselamatan di laut dan mengatasi permasalahan pelabuhan tikus, masyarakat Kepri akan dapat merasakan peningkatan keselamatan dan keadilan dalam sektor pelayaran.
BACA JUGA: Bupati Karimun Resmikan Kantor Baru PT Sinar Suman Pryanto
“Semoga kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan, sehingga laut di Kepri menjadi area yang aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat,” pungkas Ansar.
