Lalu, KPAI mendorong dinas pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota maupun provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Selain itu, portal-portal pengaduan kekerasan di satuan pendidikan harus banyak serta mudah diakses korban dan saksi.
KPAI juga mendorong satuan pendidikan harus berani mengakui dan mengumumkan adanya kasus kekerasan seksual dilingkungan satuan pendidikan disertai permintaan maaf. Namun juga wajib melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku di proses hukum sehingga ada efek jera dan tidak ada korban lagi di satuan pendidikan tersebut. Para orang tua pun diminta untuk memastikan keamanan lingkungan bagi anak-anaknya yang berada di satuan pendidikan seperti sekolah berasrama.
Bukan hanya itu, KPAI mendorong media massa untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas anak-anak korban, saksi maupun pelaku di bawah umur dalam pemberitaan. Apalagi anak-anak korban kekerasan seksual sebagaimana sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Rekomendasi itu pasti juga akan disampaikan ke presiden. Biasanya rekomendasi tidak hanya dari bidang pendidikan. Kami mendorong sistem pencegahan untuk melindungi anak-anak. Jangan sampai kita seperti memadamkan api ketika setiap ada kasus itu,” pungkas Retno.
Tiga Dosa Besar Dunia Pendidikan
Sementara, Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto, menyatakan pihaknya secara tegas mengecam tiga dosa besar di dunia pendidikan yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan.
“Bekerja sama dengan pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik tiga dosa besar di lingkungan pendidikan,” katanya melalui keterangan resminya kepada VOA.
Anang mengatakan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aturan itu juga diharapkan untuk menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan.
“Permendikbud ini juga mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap tenaga pendidik, peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan, atau hukuman terhadap satuan pendidikan dan kepala sekolah jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolahnya,” tandasnya.
Sumber: voaindonesia.com
