Natuna – WS alias W, Ketua LSM Forkot Natuna yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Natuna pada tahun 2011, 2012 dan 2013 ditangkap Polda Kepri.
Tersangka kasus korupsi tersebut ditangkap Tim Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri
di rumahnya yang berada di Ranai, Kabupaten Natuna sekitar pukul 11.30 WIB, Jumat (21/7/2023).
Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah dengan nomor SPRIN.Kap/27/VII/2023 Ditreskrimsus yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023. Saat ini tersangka telah dibawa ke Mapolda Kepri.
“Tersangka disangkakan melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.777.500.000. Kerugian tersebut terjadi akibat penggunaan dana hibah dari APBD/P Kabupaten Natuna pada tahun 2011, 2012, dan 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LSM Forkot Natuna,” ujat Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Nasriadi melalui Kabid Humas, Kombes Zahwani Pandra Arsyad.
Dikatakannya, selama penyidikan kasus tersebut, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 42 orang saksi, termasuk 13 PNS Pemkab Natuna, 4 pengurus LSM Forkot Natuna dan 25 pihak terkait lainnya.
BACA: Tersangka Kasus Korupsi, Presiden Berhentikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo
“3 ahli juga diperiksa yaitu Ahli Keuangan Daerah Kemendagri, Ahli Pidana, dan Ahli/Auditor BPKP,” tambahnya.
Kombes Zahwani memyebutkan, dalam kasus itu beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah LSM Forkot Natuna.
Kemudian, surat keterangan terdaftar LSM Forkot Kabupaten Natuna tahun 2011, dokumen pencairan dana hibah kepada LSM Forkot, Naskah Perjanjian Hibah Daerah atas pemberian dan hibah kepada LSM Forkot tahun 2011, 2012 dan 2013.
Selain itu, rekening koran Bank Mandiri atas nama tersangka tahun 2012-2013 dan rekening koran Bank Mandiri atas nama Forum Kota Natuna tahun 2012-2013.
“Tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” tuturnya.
Kombes Zahwani mengatakan, pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka akan dilakukan, dan berkas perkara akan dilengkapi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
