Disampaikannya, pada tahun anggaran 2018 Desa Penuba Timur mendapatkan alokasi Dana Desa (droping APBN) sejumlah Rp 720.474.500. BK saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Penuba Timur telah mengunakan Dana Desa tahap satu dan dua sejumlah Rp 432.284.700.
“Dalam penggunaan dan penggelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 sebanyak Rp 432.284.700, terdapat permasalahan karena yang bersangkutan tidak bisa memperpertangungjawaban atas penggunaan dana tersebut,” ungkap AKP Adi Kuasa Tarigan.
Tambahnya, Inspektorat Kabupaten Lingga melakukan pemeriksaan pengunaan Dana Desa tersebut, dan menyimpulkan adanya kerugian negara terhadap alokasi angaran keuangan desa sejumlah Rp 317.738.045.
“Tersangka BK mengakui telah melakukan perbuatan korupsi Dana Desa Penuba Timur tahun anggaran 2018 dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya,” tutur Adi mengakhiri.
Atas perbuatannya tersangka BK dikenai ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindan Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 miliar. (z)
