Kepri – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad secara resmi mengukuhkan pengurus dan anggota Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KAD) Kepulauan Riau di Swiss Belhotel, Batam, Selasa (4/7/2023).
KAD Kepri periode 2022-2025 dipimpin oleh Akhmad Ma’ruf Maulana sebagai Ketua Komite.
Gubernur Ansar mengatakan, pembentukan KAD Kepri merupakan salah satu upaya dan komitmen bersama dalam memberdayakan dan mengoptimalkan semangat anti korupsi yang melibatkan semua sektor, termasuk sektor swasta, sebagai pemangku kepentingan dalam sektor perizinan serta barang dan jasa pemerintah.
“Dengan adanya komite ini, kami berharap investasi dan kepercayaan dalam penanaman modal di Provinsi Kepri dapat meningkat. Serta terjalinnya komunikasi yang efektif antara Pemprov Kepri selaku regulator dengan para pelaku usaha,” kata Ansar.
Gubernur Kepri juga menyampaikan, bahwa otonomi daerah berpotensi memindahkan praktik kecurangan dari pusat ke daerah. Salah satu bidang kegiatan yang sering terjadi tindakan kecurangan adalah perijinan dan pengadaan barang dan jasa.
Baca: Tersangka Kasus Korupsi, Presiden Berhentikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo
“Kecurangan-kecurangan tersebut perlu kita minimalisir bersama. Salah satunya adalah dengan tindakan pencegahan korupsi melalui peningkatan komitmen bersama,” ucap Ansar.
Sementara itu, Kepala Satgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Rosana Fransisca menyebutkan, pembentukan KAD didasari oleh tingginya korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta. Menurut catatan KPK dari tahun 2004 hingga 2022, pihak swasta menjadi pelaku tindak pidana korupsi terbanyak dengan jumlah 373 orang.
“Diharapkan dengan terbentuknya KAD ini dapat menciptakan iklim usaha yang bersih dan bebas korupsi, juga berfungsi sebagai wadah bagi pemerintah dan swasta untuk membahas isu strategis dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.
