Lingga – Buntut dari pemberitaan, seorang wartawan media online mendapat perkataan tidak menyenangkan dari salah satu oknum perangkat Desa, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.
Perkataan atau tudingan yang dilontarkan itu dalam sebuah grup WhatsApp pada Senin 29 April 2024. Berikut isinya:
“Tolong nanti pak wartawan, pas pemeriksaan turun hadirkan juga masyarakat atau narasumber yang menyampaikan berita ini, biar ada keterbukaan jangan simpang siur macam ni..nampaknya Masyarakat ini macam siluman…Disampaikan ya”
“Saya paham masyarakat tak suka dengan desa itu wajar, tapi ini dia mempermalukan desa dia sendiri. Klu terbukti salah, iya silakan diaudit dulu, tapi kalau tidak salah apa dia siap klarifikasi”
“Tapi selama pengawasan saya disetiap kegiatan desa kami adakan musyawarah dulu, minta pendapat sama masyarakat, sebelum pelaksanaan.njangan hanya sentimen, dan karena tak dapat bantuan untuk pribadi, dll”
“Yang jelas yang membuat berita ini orang yang tak dapat untuk kepentingan pribadi, karena saya tau masyarakat Desa saya macam mana”
Menanggapinya, Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Kabupaten Lingga Zulkarnaen menilai tudingan yang dipaparkan oleh Ketua BPD Penuba Timur itu tidak mendasar.
Menurut Zulkarnaen tuduhan atau tudingan kepada wartawan yang di maksud, harus mempunyai bukti tidak asal bicara. Apa lagi sampai di publik di sebuah grup WhatsApp.
“Ini ketua BPD punya bukti dan saksi tak ya?, jika tidak punya bukti dan saksi yang kuat tuduhan ini, bisa merusak citra profesi wartawan,” tegasnya.
Lanjut Zulkarnaen, apa yang telah di ucapkannya jelas sebuah pencemaran nama baik juga penghinaan profesi sebagai seorang wartawan.
Sebab ucapan yang ditulisnya itu telah menuding keras wartawan yang membuat pemberitaan tentang pembangunan dan RAB di desanya.
Sementara dari pemberitaan sebelumnya terungkap penjelasan dari masyarakat Penuba Timur tidak sesuai dengan RAB pembanguan itu, ada kelebihan dan pengelembungan harga yang dipaparkan dalam RAB-DES tersebut.
Perlu kita ketahui, sebagaimana diatur dalam KUHAP UU Dasar 1945 Pasal 315 mengenai pencemaran nama baik juga bisa kita temukan pada pasal 315 KUHP. Pasal ini membahas spesifik mengenai penghinaan yang termasuk dalam kategori ringan.
Pencemaran nama baik adalah suatu hinaan pencemaran nama baik yang termasuk dalam kategori tindakan penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu.
“Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana,” ujar Zulkarnaen, Rabu 1 Mei 2024.
Lanjutnya, kasus pencemaran nama baik bahkan sudah tercantum dalam kitab hukum pidana, tepatnya yaitu pada pasal 310 hingga 321 KUHP.
“Artinya pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas,” ungkapnya.
