Views: 612

Jakarta – Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta kembali diserbu ribuan demonstran yang protes atas pembantaian penduduk sipil bayi, anak-anak, dan kaum perempuan yang tidak berdosa, di Rafah Palestina.

Pembantaian kembali dilakukan tentara zionis Israel di Kamp Pengungsi Rafah.

Demo yang mengutuk tindakan biadab, Tentara Zionis Israel yang didukung Pemerintahan Amerika Serikat, membuat marah para demonstran, dengan terus meneriakan Israel dan Amerika Serikat Teroris yang sebenarnya.

Ribuan masa demonstran memadati jalan disekitaran Stasiun Gambir dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rombongan demonstran dari ASPIRASI membentangkan spanduk bertuliskan stop Islamofobia, dan jadikan 15 Maret Sebagai hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Anti Islamofobia.

Dalam orasi demo di depan Kedubes AS, tercetus kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin penyelesaian pembantaian masal atau genocida bangsa Palestina oleh pemerintahan Zionis Israel, meski Indonesia tidak punya hubungan Diplomatik dengan Israel. Dan meminta kepada Menteri Pertahanan Prabowo subianto, untuk mengirimkan TNI sebagai Pasukan Perdamaian.

“Tanggal 15 Maret adalah Resolusi PBB yang dikeluarkan sebagai hari anti Islamofobia. Maka sejak 15 Maret 2022 berdasarkan resolusi PBB itu, tidak boleh ada lagi fobia terhadap Islam bagi seluruh rakyat didunia ini,” kata Pemimpin Revolusioner ASPIRASI Indonesia Wati Salam Siswapi saat ditemui demo di depan Kedubes AS di Jakarta.

Dikatakannya, ASPIRASI Indonesia sudah menyampaikan surat yang memohon kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Presiden tentang 15 Maret sebagai libur nasional, untuk memperingati hari anti Islamofobia.

“Suratnya sudah kita sampaikan kepada Pemerintah melalui Setneg. Tapi sampai kembali turun demo di depan Kedubes AS, tidak ada tanggapan serius ataupun merespon,” ujar Wati.

Lanjut Wati, tidak habis pikir ada dugaan mengapa Presiden Jokowi tidak mau menetapkan 15 Maret dijadikan Hari Libur Nasional sebagai hari anti Islamofobia.

“Saya tidak paham mengapa tidak mau menetapkan,” tegasnya.

Siaran Pers SMSI