Apalagi modus para pelaku, apakah perekrut dan sindikatnya biasanya sangat bersinggungan erat terhadap aspek ekonomi dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri bagi calon korbannya.
Para pelaku juga melancarkan aksi dengan cara over-skip di perairan untuk menghindari pemeriksaan petugas terkait di laut.
Aksi penyelundupan PMI ilegal ini sangat perlu menjadi atensi instansi terkait. Sebab, dapat menjadi jalur masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba dan lain-lain. Beberapa kasus sebelumnya juga telah membuktikan adanya hal tersebut.
Baca: Tradisi Pedang Pora Sambut Kedatangan Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa
Pengenaan Pasal dan Efek Jera Pelaku
Pengenaan Pasal dengan legitimasi sesuai cita-cita UUD yang mengaturnya menjadi aspek penting, sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundup PMI ilegal.
Untuk itu, implementasi sanksi atau hukuman kepada pada penyalur tenaga kerja atau calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal harus benar-benar terlaksana dan diawasi secara ketat.
Di samping itu, perlu meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan. Setiap kerja sama terkait PMI juga dikaitkan dengan TPPO.
Perlu dilakukan pemutakhiran kerja sama mengenai pekerja migran yang sudah ada dengan memasukkan isu TPPO sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sementara, berkaitan dengan pelaku orang asing dapat dikenakan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 120, yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
