KARIMUN – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang atau keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk keperluan terkait biaya, seperti pendidikan, pengobatan di rumah sakit, dan jaminan persalinan.
SKTM dikeluarkan oleh pemerintah setempat di tingkat kecamatan. Kepala Dinas hanya menandatanganinya. Surat tersebut dapat diurus secara online atau offline.
Mengurus secara offline dengan datang ke kantor desa atau kelurahan dan membawa berkas persyaratan yang lengkap. Prosesnya biasa memakan waktu 1-3 hari kerja.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kadinkes memberikan penegasan kepada Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Ia meminta, Kades dan Lurah agar tidak asal-asalan mengeluarkan SKTM untuk warganya.
“Dalam keluarin SKTM tolong benar-benar tepat sasaran untuk orang yang tidak mampu. Salah satu kriteria utamanya, penghasilan keluarga di bawah UMK,” tegas Rachmadi, Jumat (3/1/2025) sore.
Penegasan Kadinkes itu terkait dengan
pelayanan Jamkesda tahun 2025 bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karimun tidak jadi dihentikan.
BACA: Tak Jadi Dihentikan, Dinkes Karimun Lanjutkan Pelayanan Jamkesda 2025
Dinkes tetap melanjutkan kegiatan pelayanan Jamkesda, dan mencabut surat pemberitahuan yang sempat dikeluarkan sebelumnya.
“Pelayanan Jamkesda 2025 tetap lanjut, sampai tercapainya Universal Health Coverage (UHC) non cut off sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan,” ujar Rachmadi.
Dikatakannya, hasil tersebut setelah diadakannya RDP antara Komisi I, Dinkes dan BPKAD di gedung DPRD Kabupaten Karimun beberapa hari lalu.
Dimana BPKAD berkomitmen menganggarkan anggaran bayar hutang BPJS tahun 2024, dan membayar hutang Jamkesda tahun 2023 dan 2024 melalui anggaran Tunda Bayar (TB).
“Jadi anggaran pelayanan Jamkesda 2025 Rp 700 juta terpisah dengan anggaran untuk bayar hutang BPJS. BPKAD sepakat akan menyelesaikan pembayaran hutang BPJS pada triwulan I tahun 2025 untuk memenuhi UHC non cut off sebagaimana dipersyaratkan oleh BPJS. Dalam rapat juga disepakati bersama, untuk penyediaan anggaran pelayanan BPJS pemenuhan UHC non cut off pada tahun 2025,” ungkap Rachmadi.
Ia juga meminta kepada Komisi I DPRD Kabupaten Karimun berkomitmen untuk mengawal anggarannya.
“Kita minta DPRD berkomitmen mengawal anggaran untuk kegiatan pelayanan Jamkesda, BPJS, bayar hutang Jamkesda tahun 2023 dan tahun 2024, serta bayar hutang BPJS tahun 2024,” kata Rachmadi.
