KARIMUN – Pemkab Karimun menghentikan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2025, disebabkan tidak ada anggaran.
Jamkesda ini merupakan jaminan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa.
Di Kabupaten Karimun, Kepualauan Riau program tersebut sudah terlaksana sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Untuk penerimanya lebih dari 50 ribu jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Karimun.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi membenarkan pelayanan Jamkesda tahun 2025 dihentikan.
“Selama ini masyarakat tidak mampu yang tidak punya BPJS dicover Jamkesda sampai tahun 2024. Karena tidak dikasih anggarannya, terpaksa di 2025 dihentikan, kalau dipaksakan kami salah. Tergantung nanti pimpinan yang baru ada kebijakan terkait hal tersebut,” kata, Jumat (27/12/2024).
Rachmadi menyampaikan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Karimun tahun 2025 menuju Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.
BACA: Tak Ada Anggaran, Pemkab Karimun Hentikan Layanan Jamkesda Tahun 2025
Untuk mencapai UHC lanjutnya, BPJS Kesehatan memberikan syarat 98 persen penduduk terdaftar sebagai anggota, dan keaktifan peserta minimal 85 persen.
Apabila mencapai UHC maka jaminan kesehatan seluruh masyarakat di daerah tersebut dapat dicover BPJS.
Sambungnya, di Kabupaten Karimun saat ini jumlah peserta BPJS sebanyak 97 persen dari jumlah penduduk, dan 80 persen diantaranya aktif.
“Saya ditelepon BPKAD Karimun, info dari BPKAD berupaya bisa UHC dengan anggaran Rp 26 miliar. Karena kalau bisa UHC, masyarakat datang berobat pakai KTP saja. BPKAD katanya komitmen, ya kita bersyukur,” ucap Rachmadi.
UHC adalah konsep pembangunan kesehatan global yang bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan.
UHC di Indonesia diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Skema UHC di Indonesia yakni, golongan mampu: Peserta membayar premi sesuai dengan yang ditetapkan setiap bulannya.
Golongan tidak mampu: Premi dibayarkan oleh negara.
PBI-APBD: Jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
