RCMNEWS.ID, KARIMUN — PNS atau ASN Tenaga Harian Lepas (THL) atau Honorer kabupaten dan kota di Provinsi Kepri yang belum divaksin Covid-19, wajib vaksin.
Jika tidak mau divaksin, maka tunjungan kinerjanya tidak dibayarkan atau ditahan.
Sementara terhadap THL atau Honorer, tidak hanya honornya yang tidak dibayarkan.
Sanksi lainnya ialah diberhentikan,
apabila dalam waktu 1 bulan kedepan juga tidak vaksinasi.
“Karena pemerintah ujung tombak. Kalau pemerintah tidak memberikan contoh, bagaimana masyarakat mau ikut serta. Surat edarannya akan saya keluarkan pada Rabu 9 Juni 2021,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat diwawancara wartawan ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karimun.
BACA JUGA: Bupati Karimun Beberkan Penyebab Tingginya Jumlah Positif Covid-19 di Awal Juni 2021
Dikatakannya, hal itu bukan karena keinginan pimpinan, bupati, gubernur. Tapi ini adalah kepedulian kita menjaga masyarakat supaya sehat.
“Termasuk didalamnya PNS, Non PNS yang dibiayai pemerintah,” tambah Ansar.
Disampaikannya lagi, secara menyeluruh pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepri mencapai angka 16 persen.
“Untuk capaian rata-rata nasional, Kepri urutan ke 3 percepatannya setelah DKI dan Bali,” ungkap Ansar.
Sambungnya, untuk target vaksinasi se- Kepri lebih dari 12.000 vial atau dosis sampai 25 Juni 2021.
Maka dari itu ia mendorong dan mewajibkan para Bupati, semua perangkat di kabupaten/kota bisa mengejar targetnya mencapai 50 persen.
“Vaksinasi yang dilakukan secara bersama-sama, selain mengejar targetnya juga bertujuan Kepri bebas dari Covid-19,” jelas Ansar mengakhiri.
Penulis: kr | Editor: redaksi
