KEPRI – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri diharapkan dapat menyatakan atau memverifikasi berita bohong yang ditayangkan oleh situs, media massa atau sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab yang meresahkan masyarakat, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Berita bohong (hoax) dapat menganggu kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Salah satu cara untuk mengimbangi berita bohong tersebut, peran humas pemerintah dari berbagai aspek harus ditingkatkan.
Humas pemerintah harus bisa bekerja cepat dan masif dalam membantu penyebaran informasi Pemilu yang benar ke tengah masyarakat.
Gerak cepat ini sebagai upaya mengimbangi banyaknya berita bohong atau berita palsu yang dibuat oleh media massa atau oknum yang tak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Humas Polri Gelar Pelatihan Konten Kreatif
Humas pemerintah diharapkan juga dapat memberikan dukungan dalam pengembangan konten edukasi publik dan diseminasi informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2024 mendatang dengan salah satunya menggunakan media Hub untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
Kendati demikian kualitas dan kesuksesan Pemilu 2024 tetap ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Panitia Pengawas Pemilu).
