RCMNEWS.ID, LINGGA — BPJS Ketenagakerjaan bersama DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri memberikan sosialisasi kepada anggota Perisai, di Hotel One Dabo.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (Jumat dan Sabtu) lalu itu membahas tentang bagaimana pelaksanaan kerja anggota Perisai
dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan.
Ketua HNSI beserta OKK Kabupaten Lingga Distrawandi disapa Wandi mengatakan, pada tahun 2019 perlindungan terhadap nelayan telah dilakukan oleh Pemkab Lingga menggunakan APBD-Perubahan.
Kemudian tahun 2020 pemerintah daerah kembali melakukan perlindungan terhadap hak nelayan sebanyak 12.000 orang nelayan.
“Jadi di tahun 2021 pada bulan Juni, pembayaran itu sudah habis masa jaminannya dan sudah selesai. Kepada pihak BPJS Lingga agar segera membentuk agen Prisai,” pinta Wandi.
Baca Juga ▪︎ Semua Wilayah di Kabupaten Karimun Terdampak Covid-19
Disampaikannya, agen perisai yang dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut, harus melalui pengurus dan anggota HNSI dan diberikan sosialisasi serta pelatihan.
Lanjutnya, upaya mempermudah pelayanan kepada para nelayan dalam setiap melakukan pembayaran iuran.
Selain itu agen perisai juga sebagai perpajangan tangan di setiap desa-desa di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga.
“Pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan di Lingga itu sebesar Rp16.800 perbulannya,” jelas Wandi.
Sambungnya, karena wilayah Lingga banyak kepulauan dengan jangkauan yang begitu luas, maka agen prisai tentu sangat membantu untuk mempermudah nelayan ketika membayar iuran tersebut.
“Nelayan juga bisa membayar melalui smart phone yang akan dibimbing oleh anggota prisai. BPJS ketenagakerjaan nelayan tersebut sangat membantu dan berguna serta bermanfaat,” ujarnya.
Wandi mengimbau kepada seluruh nelayan di Kabupaten Lingga yang sudah diberikan bantuan oleh Pemkab Lingga, di tahun 2021 ini agar bisa meneruskan pembayaran melalui jalur mandiri.
“Ketika keuangan daerah sudah sehat dan membaik, maka selaku ketua HSNI Lingga akan meminta pemerintah daerah kembali melakukan perlindungan serta pembayaran terhadap nelayan,” kata Wandi.
Dikatakannya, tahun 2020 yang lalu Lingga mendapat klaim terbanyak kurang lebih Rp 250 juta. Atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, ia sangat mengapresiasi kepada BPJS dan pemerintah daerah yang sudah dari sejak awal menanggung semua biaya dan perlindungan terhadap hak para nelayan.
“Nelayan merupakan penyumbang nutrisi bagi kesehatan di Kabupaten Lingga di pandemi Covid-19,” tutup Wandi.
Penulis: zainudin | Editor: redaksi
