Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut. Ia menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Ia menyadari bahwa seringkali setelah terjadi kecelakaan di laut, pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan.
“Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat” ujarnya.
Kemudian kedua belah pihak juga mengangkat isu keberadaan pelabuhan tikus di Kepri. Ia menjelaskan bahwa pelabuhan tikus ini merugikan negara karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Menurutnya jika semua aktivitas pelayaran di Kepulauan Riau melalui pelabuhan resmi, maka pajak yang diperoleh akan lebih besar. Selain itu, Kepulauan Riau juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
BACA JUGA: Batam Masuk 10 Kota Pengembangan Sistem Angkutan Massal
“Saya harap dengan langkah-langkah yang diambil untuk menertibkan fasilitas keselamatan di laut dan mengatasi permasalahan pelabuhan tikus, masyarakat Kepulauan Riau akan dapat merasakan peningkatan keselamatan dan keadilan dalam sektor pelayaran. Semoga kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan, sehingga laut di Kepulauan Riau menjadi area yang aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat,” tutupnya.
