RCMNEWS.ID, LINGGA — Ketua DPRD Lingga Ahmad Nasirudin, dituding menarik kembali surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.
Ahmad Nasirudin mengatakan, statmen yang disampaikan Roni Kurniawan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga hanya ngawur atau asal bicara tanpa melihat fakta sebenarnya.
“Faktanya tidak seperti itu, saya punya bukti-bukti dan itu jelas ada kesalahan fatal dari surat yang dikirim,” ujarnya, Rabu 9 Juni 2021.
Dikatakannya, ada beberapa kesalahan dalam surat tersebut salah satunya ialah tanggal dalam surat tersebut dibuat pada tanggal 30 Mei 2021.
“Sementara penundaan beberapa SK PTT dan THL di Lingkungan Pemkab Lingga baru diketahui dan menguak ke publik pada tanggal 2 Mei 2021,” jelas Ahmad Nasirudin.
BACA JUGA: Engku Putri Melayu Raya Korwil Lingga Bersama Masyarkat Ikuti Vaksinasi
Selaku Ketua DPRD Lingga, ia mengatakan tidak pernah sama sekali menandatangani surat permintaan RDP tersebut.
Namun anehnya, dalam surat pertama tersebut terdapat tanda tangan Ketua DPRD Kabupaten Lingga.
“Saya tidak menarik surat tersebut, hanya saya mempertanyakan kepada pihak Sekretariat kenapa ada tanda tangan saya disurat itu, saya sedang berada di luar daerah,” ungkap Ahmad Nasirudin.
Selain itu, ia tidak pernah diberi tahu tentang rencana RDP tersebut, dan dirinya baru mengetahui tentang adanya jadwal RDP setelah salah satu kepala OPD Kabupaten Lingga menelponnya.
“Prosudernya nota dinas itu diketahui oleh ketua, sebelum diserahkan ke dinas. Tapi saya malah tidak tahu,” ucapnya.
BACA JUGA: 75 Desa di Kabupaten Lingga Akan Melaksanakan Pilkades Serentak
Anehnya lanjut Ahmad Nasirudin, ketika ia tanyakan ke Sekretariat Daerah mereka mengatakan “surat itu dibuat atas perintah Ketua Komisi 1”.
Atas kejadian tersebut Ahmad Nasirudin, politisi Partai Nasdem akan mencari penyebab terbitnya surat yang tidak pernah ditanda tanganinya tersebut.
“RDP tetap dilaksanakan, meski tanpa seizin dari Ketua DPRD Kabupaten Lingga,” tutupnya.
BACA JUGA: Ini Sanksi Bagi PNS dan Honorer di Kepri yang Tak Mau Divaksin Covid-19
Penulis: zainudin | Editor: redaksi
