RCMNEWS.ID, LINGGA – Pengurus koperasi di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dilatih dan dibina tentang pelaporan serta akutansi.
Kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Lingga.
Pelatihan digelar di ruang Aula Hotel Gapura Dabo Singkep tersebut, dibuka oleh Sekretaris Disperindagkop UKM) Kabupaten Lingga, Jumat 9 April 2021
dengan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Dalam kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Diklat Cendikia cabang Tanjungpnang Provinsi Kepri, yaitu Mustaqim dan Devi Kumiati.
Kepada peserta Mustaqim memaparkan, tentang peranan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, agar melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.
Baca Juga:
Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Selain itu, koperasi yang sudah diatur oleh peraturan terkait berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pasal 22 s/d pasal 28 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Kemudian dalam pasal-pasal tersebut terdapat PP no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Nantinya koperasi yang memperoleh status badan hukum tersebut setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dijelaskan Mustaqim, berdasarkan pembentukan jenis koperasi itu ada dua yakni, koperasi primer dan sekunder.
Koperasi primer itu perorangan dengan minimal 9 orang anggota. Sementara untuk koperasi sekunder, yang berbadan hukum.
Karakteristik BH koperasi ada 4 bagian, diantaranyaekuitas, kepemilikan, pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan.
“Ke 4 bagian tersebut harus disertai dengan rapat dan kesepakatan sesama anggota dalam mengambil keputusan,” ungkap Mustaqim.
Sambungnya, jenis kopreasi yang berbadan hukum terdapat dua yaitu berbadan hukum publik dan badan hukum privat yang sifatnya perdata.
Baca Juga:
Koperasi sebagai badan usaha tentu harus memiliki dasar hukum yang jelas, seperti kegiatan usaha yang jelas, usaha yang feasible dan dikelola SDM berkompeten disertai dengan prinsip.
Kemudian legalitas yang jelas disektor jasa, sektor riil dan simpan pinjam, tentu harus patuh pada aturan pada bidang tersebut.
“Dalam mengembangkan koperasi, maka wajib melaksanakan prinsip koperasi tersebut dengan memberikan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi,” tutup Mustaqim.
Pelatihan yang berjalan aman, landak serta sukses tersebut, ditutup oleh Kabid Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Lingga dengan foto bersama. (z/red/rcm)
